Tambang Batu Ilegal di Pujananting Barru Dibiarkan Berbulan-bulan untuk Kepentingan Proyek Negara 

BARRU– Aktivitas penambangan batu diduga ilegal di Dusun Bontopayung, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, kegiatan tersebut disebut telah berlangsung berbulan-bulan tanpa izin, namun terkesan luput dari pengawasan aparat.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa material hasil penambangan digunakan untuk kebutuhan proyek pemerintah dengan anggaran miliaran, yang lokasinya tidak jauh dari area tambang. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya rantai pasok material ilegal untuk proyek negara.

Baca juga: Presiden Prabowo: Rp13 T Uang Korupsi CPO Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan

“Penambangan batu ilegal di Pujananting sudah lama berjalan, dan batu serta pasirnya dipakai untuk proyek PT Win, ” ungkap warga setempat melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Jumat (24/1/2026).

Ironisnya, meski aktivitas alat berat berlangsung hampir setiap hari dan berada di wilayah yang mudah diakses, belum ada tindakan tegas hingga persoalan ini mencuat ke publik.

Baca juga: Eks Kapolres Ngada Divonis 19 Tahun Penjara Kasus Pedofilia

Aktivitas penambangan tersebut berjalan selama ini melanggar ketentuan perizinan pertambangan, namun tetap beroperasi tanpa hambatan.

Baca juga: Evaluasi Konstruksi Ponpes Segera Dilakukan Pascabencana Sidoarjo

Hal itu dibenarkan Danramil 1405-08 Tanete Riaja, yang menyebut pihaknya telah mengetahui aktivitas tersebut setelah Babinsa diturunkan ke lapangan.

“Kegiatan tersebut tidak berizin, ” ujarnya singkat, Jumat (24/1/2026).

Baca juga: Dua WN China Ditolak Masuk RI Usai Curi Uang Penumpang Pesawat

3 Alat berat yang digunakan dalam aktivitas penambangan tersebut 2 milik kontraktor dan 1 milik anggota DPRD Barru berinisial H. Informasi ini telah diketahui oleh aparat setempat, namun hingga kini belum terlihat langkah penindakan ataupun klarifikasi resmi.

"Iye Ndi ada 3 alat disitu, 2 alatnya pihak kontraktor, 1 alatnya ibunya, " tulis H dalam konfirmasi via WhatsApp.

Baca juga: Alexander Sabar: Kemkomdigi Proses 3.943 Konten Disinformasi dalam 2 Bulan

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: mengapa tambang tanpa izin bisa beroperasi berbulan-bulan tanpa tindakan? Apakah ada pembiaran, atau justru perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut?

Publik kini menanti langkah tegas dari Polda Sulsel, Polres Barru, Pemkab Barru, serta instansi terkait, termasuk evaluasi terhadap proyek pemerintah yang diduga menggunakan material ilegal. Jika dibiarkan, praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan pengelola atau pelaksana proyek negara miliaran belum memberikan tanggapan resmi terkait penggunaan material ilegalnya.

(red-jni)