Mriz
Barru — Polres Barru menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pendistribusian BBM subsidi dan LPG 3 kilogram, Selasa (21/4/2026), di Aula Polres Barru.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., dan dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, perwakilan pertanian, pengelola SPBU, agen LPG, serta pemilik pangkalan LPG se-Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya menjaga stabilitas situasi di tengah kebijakan pemerintah terkait BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu antrean panjang maupun penumpukan di SPBU.
“Diharapkan masyarakat tetap tenang dan membeli BBM maupun gas sesuai kebutuhan, bukan karena kekhawatiran berlebihan yang justru dapat menimbulkan kelangkaan sementara, ” ujarnya.
Kapolres juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi, baik SPBU, agen, pangkalan, maupun instansi pemberi rekomendasi, harus memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Barru IPTU A. Fadhly Yusuf, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Barru masih dalam keadaan aman dan stok mencukupi.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan intensif untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti penimbunan, penjualan di atas harga ketentuan, serta penyalahgunaan BBM subsidi menjadi perhatian serius.
Kasat Reskrim juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar pihak terkait agar rekomendasi yang diberikan kepada petani dan nelayan benar-benar tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perikanan, Muhammad Ushuluddin, ST., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan rekomendasi BBM dalam jumlah besar, baik untuk perorangan maupun kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
Ia juga menyoroti adanya keluhan nelayan terkait penolakan rekomendasi di SPBU. Menurutnya, rekomendasi yang diterbitkan telah melalui mekanisme yang sesuai dan diharapkan dapat dilayani sebagaimana mestinya.
Dari pihak pengelola SPBU, perwakilan SPBU Siawung, Dian, menyampaikan bahwa koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perikanan selama ini berjalan dengan baik. Namun, ia berharap adanya dukungan data dari instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian.
“Kami berharap data penerima rekomendasi dapat diberikan kepada kami, sehingga kami mengetahui secara jelas pihak-pihak yang berhak menerima BBM subsidi, ” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi. Namun, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap seluruh jenis BBM mengalami kenaikan, sehingga sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi.
Menurutnya, pihak SPBU tidak melakukan penolakan terhadap rekomendasi, melainkan melakukan pengaturan distribusi sesuai kuota yang telah ditetapkan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.
Achmad Sarjono 
